Menyoroti viralnya kontroversi di balik penyaluran MBG ke sekolah hingga jumlah titik SPPG yang kini dilaporkan membengkak. (Dok. BGN)
Penerbitcintaindonesia.com – Sebagian publik di media sosial sedang hangat memperbincangkan terkait rencana kebijakan anyar dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang terkait penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah.
Dalam unggahan Instagram @nowdots, pada Jumat, 12 Juni 2026, Kepala BGN pengganti Dadan Hindayana itu dilaporkan akan menghentikan distribusi MBG ke sejumlah sekolah elite.
“Penyaluran MBG akan disetop ke sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan mampu,” tulis postingan
“(Sekolah elite) dianggap memiliki akses gizi yang lebih baik sehingga anggarannya bisa dialihkan ke wilayah atau kelompok yang lebih membutuhkan,” sambungnya.
Hal tersebut, sontak menyita perhatian sebagian kalangan yang menilai adanya ketimpangan distribusi di lapangan.
Terlebih, rencana tersebut disuarakan Nanik di tengah kasus keracunan MBG yang masih membayangi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sebelumnya, Kepala BGN telah mengonfirmasi pihaknya akan menyetop penyaluran MBG ke siswa yang bersekolah di kalangan orang kaya.
Refocusing Jadi Alasan
Secara terpisah, Nanik menuturkan skema tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing penerima manfaat hingga anggaran program MBG.
“Maksudnya yang mampu, yang ‘kaya’ nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik singkat di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam kesempatan berbeda, Nanik sempat menjelaskan BGN akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG.
Menurut Nanik, ada kemungkinan sekolah yang sudah kaya tidak memerlukan program MBG.
“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu?” ujar Nanik usai dilantik jadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” bebernya.
Terlepas dari hal itu, sebenarnya terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah yang kini tengah menyita perhatian publik.
Salah satunya, terkait dugaan praktik jual beli titik SPPG yang kini dilaporkan telah membengkak jumlahnya.
MBG Masih Dibayangi Kasus Keracunan
Pada momen terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat menyoroti persoalan itu saat Rakor dengan BGN, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengklaim, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG.
“Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini,” paparnya.
Menko Pangan menilai, tidak boleh ada lagi kasus keracunan makanan akibat kelalaian SPPG.
Di sisi lain, Zulhas mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah titik layanan membengkak jauh di atas perencanaan awal pemerintah.
Jumlah Dapur MBG yang Membengkak
Zulhas menyebut, pada awalnya pemerintah merancang sekitar 21.000 titik SPPG.
Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
Tambahan ribuan titik tersebut dinilai berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan.
Zulhas mencontohkan, dengan asumsi biaya operasional mencapai Rp6 juta per titik setiap hari, maka diperkirakan menyebabkan tambahan pengeluaran Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
“Kalau ada 6.877 penambahan, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun sekitar Rp12 triliun,” tandasnya
