
Penerbitcintaindonesia.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026), untuk membahas percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas di sektor pendidikan. Dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti melaporkan bahwa program revitalisasi sekolah pada tahun 2025 telah terlaksana sepenuhnya. Sebanyak 16.167 satuan pendidikan di berbagai daerah telah memperoleh manfaat dari program tersebut.
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan langkah yang lebih besar. Anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah mendapat persetujuan DPR dialokasikan untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, terdapat tambahan revitalisasi bagi 60.000 satuan pendidikan lainnya. Dengan demikian, total sekolah yang akan direvitalisasi pada tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa dampak program revitalisasi tidak hanya dirasakan dalam peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui pola pelaksanaan swakelola.
“Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi sekolah juga memperoleh sambutan positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Banyak sekolah yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan infrastruktur kini mulai menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak.
“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu adalah pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Abdul Mu’ti.
Selain membahas revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti juga menyampaikan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan unggul. Program tersebut dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang menyediakan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini. Dari berbagai usulan yang masuk, sebanyak 36 sekolah telah melalui proses seleksi. Pada tahap awal, beberapa sekolah akan mulai beroperasi menggunakan fasilitas milik Kemendikdasmen, sementara sejumlah sekolah lainnya akan dibangun di lokasi yang telah ditetapkan.
“Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insyaallah lima itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada satu yang di IKN, dan kemudian sembilan yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi,” pungkas Abdul Mu’ti.
Melalui percepatan revitalisasi lebih dari 71 ribu sekolah serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi terbesar bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia, dari kota hingga pelosok negeri, memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang layak, modern, dan berkualitas.